





headersliderkbs5
headersliderkbs4
headersliderkbs6
headersliderkbs7
headersliderkbs8
headersliderkbs9






Memperjuangkan hak-hak buruh sawit, demi masa depan yang lebih layak bagi para pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
Aturan pengupahan yang berlaku saat ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, sebab Tidak mencakup termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan buruh dari hasil pekerjaannya
KBS menilai adanya perkalian dari index tertentu atau alfa, yang hanya 0, 2 atau 0,8 persen, rezim upah murah akan terus berlangsung di Indonesia.
Majelis Hakim MK mengamanatkan kepada pembentuk UU (Pemerintah dan DPR) agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sejak Putusan MK tersebut ditetapkan.
Koalisi Buruh Sawit (KBS) terus mendorong penerapan prinsip dan kriteria dalam sertifikasi perusahaan terkait keberlanjutan.
Koalisi Buruh Sawit (KBS) memiliki empat program utama sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi dan melindungi hak-hak buruh sawit di Indonesia.
Representasi visual yang menunjukkan lokasi, jangkauan, dan kekuatan jaringan Koalisi Buruh Sawit di berbagai wilayah tingkat lokal hingga nasional.
Kumpulan kajian ilmiah dan laporan lapangan yang mendokumentasikan kondisi kerja, tantangan buruh, serta dinamika sosial-ekonomi di sektor kelapa sawit.